Pembahasan Soal TWKK - Integritas 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 9042. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 101
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya menghadapi tantangan dalam memelihara kerukunan antarumat beragama. Salah satu indikator penting dari masyarakat multikultural yang harmonis adalah...
A
Terbentuknya berbagai kelompok sosial yang terpisah secara tegas berdasarkan agama masing-masing.
B
Tidak adanya dominasi satu agama tertentu dalam ranah kebijakan politik maupun kehidupan publik.
C
Integrasi antaragama hanya bisa terwujud jika ada arahan atau intervensi dari pemimpin tertinggi.
D
Adanya pemisahan komunitas berdasarkan keyakinan keagamaan yang berbeda-beda.
E
Kekuasaan agama mayoritas yang sangat dominan dalam proses perumusan kebijakan politik.
NO. 102
Link Soal
Anda adalah seorang Kepala Bidang Pengadaan Barang dan Jasa di sebuah kementerian. Sebuah perusahaan kontraktor menawarkan liburan mewah ke luar negeri untuk Anda dan keluarga sebagai 'bentuk apresiasi' setelah berhasil memenangkan tender besar yang Anda pimpin. Anda tahu bahwa proses tender telah berjalan transparan dan sesuai prosedur. Namun, tawaran ini datang setelah semua tahapan selesai. Tindakan yang paling tepat sesuai prinsip integritas adalah...
A
Menerima tawaran tersebut karena proses tender sudah selesai dan transparan, sehingga tidak ada konflik kepentingan.
B
Menerima tawaran tersebut, namun memastikan tidak ada proyek selanjutnya yang akan diberikan kepada perusahaan tersebut secara istimewa.
C
Menolak tawaran tersebut secara tegas dan menjelaskan bahwa hal itu dapat menimbulkan persepsi gratifikasi serta merusak citra integritas institusi.
D
Menerima dengan syarat liburan tersebut dibiayai sebagian oleh perusahaan dan sebagian oleh Anda pribadi.
E
Melaporkan tawaran tersebut kepada atasan untuk meminta petunjuk dan persetujuan.
NO. 103
Link Soal
Negara menjamin hak asasi warga negaranya dalam berbagai bidang. Contoh perwujudan hak asasi dalam aspek politik adalah...
A
Kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi secara lisan maupun tulisan.
B
Hak untuk melestarikan dan menjalankan tradisi budaya tertentu.
C
Jaminan bagi setiap warga untuk mendapatkan mata pencaharian yang layak.
D
Akses yang sama bagi seluruh warga negara untuk mengenyam pendidikan tinggi.
E
Kewenangan bagi individu untuk mendirikan badan usaha atau perusahaan.
NO. 104
Link Soal
Seorang pejabat di lingkungan pemerintahan daerah menemukan adanya praktik penyalahgunaan anggaran oleh bawahannya. Namun, karena tekanan politik yang kuat, pejabat tersebut merasa kesulitan untuk mengungkapkan fakta tersebut. Tindakan yang seharusnya diambil oleh pejabat tersebut adalah...
A
Membiarkan penyalahgunaan anggaran agar stabilitas politik tetap terjaga.
B
Mengungkap penyalahgunaan anggaran tersebut meskipun menghadapi tekanan politik yang besar.
C
Mencari solusi kompromi agar bawahannya tidak terseret dalam masalah hukum.
D
Menunda tindakan penanganan hingga situasi politik di daerah tersebut lebih stabil.
E
Menyembunyikan masalah tersebut demi menjaga citra dan reputasi instansi pemerintahan.
NO. 105
Link Soal
Dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur nasional, pemerintah membuka pintu bagi investor asing untuk berinvestasi. Namun, masyarakat lokal mengkhawatirkan bahwa investasi asing ini bisa merugikan kepentingan nasional. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah?
A
Melanjutkan proyek investasi asing tanpa mempertimbangkan perubahan atau masukan.
B
Mengajak masyarakat berdialog dan menjelaskan secara transparan manfaat serta keuntungan dari investasi asing tersebut.
C
Menolak semua tawaran investasi asing demi menjaga kemandirian ekonomi negara sepenuhnya.
D
Menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait proyek kepada pihak investor asing yang bersangkutan.
E
Mengalihkan seluruh proyek kepada investor domestik, meskipun dengan keterbatasan dana.
NO. 106
Link Soal
Kontribusi utama para tokoh pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI adalah untuk...
A
Mewakili kepentingan golongan masing-masing tanpa proses musyawarah.
B
Merumuskan landasan negara yang kokoh dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh rakyat.
C
Memprioritaskan kepentingan golongan tertentu di atas kepentingan umum.
D
Menyerahkan sepenuhnya penyusunan dasar negara kepada kekuatan militer.
E
Mengabaikan pendapat dan pandangan dari golongan minoritas dalam pembentukan negara.
NO. 107
Link Soal
Pada sebuah lembaga layanan publik, Pak Budi, kepala unit pengawas internal yang baru, menemukan pola-pola anomali yang mengkhawatirkan. Laporan audit internal menunjukkan seringnya pemrosesan berkas tanpa kelengkapan sempurna dengan 'catatan pengecualian,' preferensi layanan berdasarkan 'jaringan' pribadi alih-alih antrean, dan penundaan respons terhadap aduan masyarakat yang tidak memiliki 'sponsor.' Meskipun tidak ada kasus korupsi besar yang terungkap secara eksplisit, indikator kinerja layanan terus menurun drastis, keluhan masyarakat meningkat tajam, dan hasil survei kepercayaan publik menunjukkan tren negatif yang konsisten selama beberapa tahun terakhir. Pak Budi menyimpulkan bahwa praktik-praktik ini, meski tampak minor secara individual, secara kolektif mengindikasikan sebuah fenomena serius yang merusak fondasi lembaga.
Implikasi paling mendasar dan berbahaya dari akumulasi 'penyimpangan kecil' ini terhadap keberlanjutan dan legitimasi lembaga tersebut dalam jangka panjang adalah...
A
Pembusukan budaya organisasi yang meruntuhkan dasar etika birokrasi, sehingga lembaga kehilangan legitimasi moral di mata publik dan efektivitas fungsionalnya dalam jangka panjang.
B
Peningkatan insiden suap dan pungutan liar berskala besar di masa depan karena preseden yang longgar yang menciptakan peluang.
C
Inefisiensi operasional yang terus-menerus akibat prosedur yang tidak terstandardisasi dan seringnya diskresi yang tumpang tindih.
D
Frustrasi dan demotivasi di kalangan pegawai yang berkomitmen dan berintegritas karena praktik yang tidak adil.
E
Timbulnya protes masyarakat berskala nasional yang menuntut reformasi total struktur organisasi dan pergantian kepemimpinan.
NO. 108
Link Soal
Dalam situasi krisis ekonomi global, pemerintah pusat memutuskan untuk menaikkan pajak demi menjaga stabilitas pendapatan negara. Namun, kebijakan ini menuai protes dari masyarakat yang merasa beban pajak menjadi terlalu berat. Tindakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah?
A
Terus menaikkan pajak tanpa menghiraukan keberatan atau protes yang disampaikan oleh masyarakat.
B
Memangkas anggaran belanja negara secara signifikan untuk menghindari kenaikan pajak tambahan.
C
Mengadakan forum dialog publik untuk mengedukasi dan menjelaskan pentingnya kebijakan kenaikan pajak tersebut.
D
Menunda pemberlakuan kenaikan pajak hingga kondisi krisis ekonomi global benar-benar berakhir.
E
Memberikan pembebasan pajak khusus bagi kelompok masyarakat yang secara aktif menolak kebijakan tersebut.
NO. 109
Link Soal
Pemerintah pusat merancang program reformasi agraria, tetapi sebagian besar masyarakat lokal menolaknya karena khawatir kehilangan hak atas tanah adat mereka. Tindakan pemerintah yang paling tepat adalah...
A
Melanjutkan program reformasi tanpa memperhatikan keberatan masyarakat.
B
Mengabaikan penolakan warga dan hanya berfokus pada keuntungan ekonomi.
C
Berdialog dengan komunitas adat untuk mencapai kesepakatan dan solusi yang saling menguntungkan.
D
Menunda implementasi reformasi hingga semua masyarakat memberikan persetujuan penuh.
E
Menawarkan ganti rugi finansial sebagai pengganti tanah adat yang hilang.
NO. 110
Link Soal
Di tengah tantangan reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, konsep integritas seringkali diartikan sempit sebatas tidak melakukan korupsi. Padahal, integritas memiliki dimensi yang lebih luas dan krusial bagi keberlangsungan negara. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan esensi integritas yang komprehensif dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia?
A
Integritas adalah kesetiaan pada prosedur dan peraturan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan keuangan negara agar terhindar dari penyimpangan.
B
Integritas adalah konsistensi antara nilai-nilai moral, etika, dan perilaku dalam setiap tindakan, baik dalam konteks profesional maupun personal, yang dilandasi oleh Pancasila sebagai dasar negara.
C
Integritas diwujudkan melalui capaian kinerja yang tinggi dan efisiensi birokrasi, meskipun terkadang harus mengambil jalan pintas demi percepatan pembangunan.
D
Integritas dipahami sebagai ketiadaan konflik kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan, demi menjaga citra positif institusi di mata publik.
E
Integritas adalah komitmen untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik suap, yang merupakan pilar utama pemberantasan korupsi.